BUSINESS TODAY Dalam beberapa media, dinyatakan bahwa banyaknya dana pemerintah mengendap di perbankan dengan alasan pemerintah Daerah ...
BUSINESS TODAY
Dalam beberapa media,
dinyatakan bahwa banyaknya dana pemerintah mengendap di perbankan dengan alasan
pemerintah Daerah Khawatir akan dikriminalisir akibat dari keputusan yang
dibuatnya dalam penggunaan dana tersebut.
Ada 246 triliunan rupiah yang mengendap dan tidak menjadi sebuah hasil yang
ditargetkan pemerintah berupa pembangunan di berbagai daerah sesuai dengan yang sudah direncanakan pemerintah.
Bicara tentang
kriminalisasi, tentu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah alasan yang membuat
pemerintah daerah tidak menjalankan pembangunan dan hanya menempatkan uang di
perbankan. Kriminalisasi bukanlah hal
yang ditakutkan. Kalaupun ada berhubungan dengan polisi ataupun kejaksaan,
pasti ada aturan yang mungkin dilanggar. Intinya, selalu ada resiko yang
melekat pada setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah.
Sebagai seorang
entrepreneur, tentu hal ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga
karena berhubungan dengan bagaimana kembali kepada manajemen resiko yang harus dijalankan oleh setiap
entrepreneur terhadap keputusan yang mereka buat. Resiko itu bisa timbul dari
kurang tertbinya entrepreneur dalam hal administrasi yang melekat pada setiap
keputusan tersebut. Administrasi seringkali diabaikan oleh para entrepreneur
dalam keputusannya karena hanya bersifat pendukung dan bukanlah sesuatu yang
pokok. Dengan alasan kepentingan kecepatan dalam membuat keputusan,
administrasi menjadi sesuatu yang bisa diabaikan dulu. Yang penting keputusan
yang dibuat bisa menyelesaikan masalah terlebih dahulu.
Kerangka berfikir ini
seringkali ada di benak masing-masing entrepreneur, sementara, ini harus
dikurangi karena akan berdampak kepada tidak taatnya administrasi yang dibuat
oleh para entrepeneur. Jelas ini akan berpotensi dalam kesalahan administrasi
dan menjadi awal untuk terjadinya kesalahan prosedur dan menjadi awal untuk
para penegak hukum untuk menilai ini adalah sebuah kesalahan mendasar yang
dilakukan oleh para entrepreneur.
Oleh karena itu,
seorang entrepreneur harus kembali lagi kepada bagaimana mereka memperhatikan
standard Operating Procedures (SOP) yang ada di perusahaan dan memahami sebagai
sesuatu yang wajib dilaksanakan untuk terhindar dari masalah administrasi. Pemahaman
yang baik terhadap SOP adalah awal untuk membangun aktivitas bisnis yang jauh
dari permasalahan seperti yang dikhawatirkan oleh pemerintah daerah.
Setelah itu,
entrepreneur fokus dalam menerapkan SOP dan bahkan menjadi pihak yang
benar-benar menjaga konsistensi menerapkan SOP, termasuk juga dengan karyawan
yang menjalankan aktivitas bisnis. Tidak ada alasan karyawan untuk tidak
menerapkan SOP. Bagaimana dengan anda? Masih takut menggunakan anggaran yang
sudah dibuat? Hmmm…
