Beberapa hari yang lalu, dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan di Gedung DPR, terlihat bahasan yang sangat pent...
Ada yang menarik dalam rapat tersebut yaitu posisi UMKM yang masih diakui sebagai backbone atau tulang punggung ekonomi Indonesia, khususnya dalam menghadapi kondisi ekonomi yang semakin memburuk seperti seperti sekarang ini. kalau dilihat kilas sejarah, tahun 1997 – 1998, tahun 2008 dimana terjadi krisis ekonomi, para UMKM dapat bertahan dan bahkan berkontribusi pada negara dengan lapangan pekerjaan. Mereka mampu melewati fase-fase terberat dalam kondisi ekonomi bangsa ini.
Demikian juga dengan kondisi saat ini. sebagai pelaku UMKM, mereka bertahan dengan cara mereka sendiri. Tidak terasa secara langsung apa yang diberikan oleh pemerintah, seperti kebijakan ekonomi paket 1 yang sudah dilaunching beberapa waktu yang lalu. Kalau boleh dibilang, UMKM bergerak sendiri.. dah mohon maaf, ada UMKM yang sudah apatis dengan pemerintah.
Tentu hal ini tidak boleh terjadi dalam waktu yang lama karena akan berdampak kepada UMKM itu sendiri dan juga negara ini. oleh karena itu, perlu rasanya pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan aparatnya sampai ke RW dan RT untuk mulai memikirkan bahwa UMKM itu bekontribusi kepada negara ini dan benefitnya juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk dipemerintahan.
Pertama, aparat pemerintah mulai dari pusat sampai daerah mulai memiliki kesamaan cara pandang untuk meningkatkan peran mereka agar bisa membantu pengembangan UMKM di negara ini. semuanya diharapkan satu suara dan harus bisa membuat aksi bersama. Tidak ada lagi pelambatan pemberian ijin, tidak ada lagi dana siluman yang berakibat ekonomi biaya tinggi, dan terasa sekali di Kota Bandung yang tidak memberikan ijin domisili kalau usahanya di rumah.
Tentu ini perlu difikirkan kembali diimana UMKM itu memiliki keterbatasan dan ketika mereka akan mengurus legal aspect, menjadi mundur kembali sehingga potensi pajak menjadi turun. Maka, akan tetap saja berkembang yang namanya underground economy dan UMKM tidak akan naik kelas menjadi pengusaha besar.
Kedua, pemerintah diharapkan membuat rencana jangka panjang terhadap pengembangan UMKM dan itu harus bersifat stratejik sehingga dalam waktu 10 tahun kedepan, akan muncul pengusaha muda dengan skala bisnis yang tumbuh dan berkembang dari mikro, kecil, menengah dan besar. Indonesia membutuhkan pengusaha-pengusaha yang berskala besar sehingga tidak lagi bergantung kepada pengusaha asing. Oleh karena itu, perlu rencana stratejik untuk mencetak pengsuaha sukses dengan skala bisnis yang besar
Ketiga, pemerintah turun langsung ke lapangan dengan menjadi leader dalam pengembangan UMKM dimana sudat bersinerginya Akademisi, Pengusaha, Komunitas, Media dan Perbankan dalam mencetak pengusaha sukses. Ada satu daerah di Kalimantan yang Walikotanya memjadi leader dalam pengembangan program CSR sehingga manfaat yang dirasakan oleh UMKM menjadi lebih optimal. Tentu hal ini perlu dicontoh oleh pemimpin di berbagai daerah lainnya.
Keempat, berikanlah kemudahan dalam berbagai aspek perijinan karena tidak semua UMKM memiliki kepentingan untuk pendanaan semata. Banyak UMKM yang tidak butuh pendanaan tetapi mereka butuh kemudahan perijinan karena seringkali perijinan itu mahal.
Kelima, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Ketujuh, berikan kesempatan UMKM untuk berpromosi dengan mengadakan kegiatan pameran, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir adalah bagaimana pemerintah menjadi konsumen utama bagi para UMKM dengan konsep Cintra Produk UMKM akan menjadi penggerak bagi peningkatan jumlah produk UMKM di pasar. Ini akan menghilangkan stigma bahwa pemerintah hanya lips service saja bagi UMKM……. So, positioning UMKM di mata pemerintah akan benar-benar menjadi backbone nya ekonomi bangsa. Pengusaha adalah pahlawan bangsa saat ini.
Meriza Hendri,
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen, Unpad, Dosen Universitas Widyatama, founder STRABIZ Management Consulting dan GIMB Foundation
